Jambioke.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari meminta agar, pemerintah daerah memaksimalkan pelayanan kesehatan.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Batanghari, Sirojudin saat Rapat Paripurna tentang Rekomendasi DPRD Batanghari atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Batanghari tahun anggaran 2023, Rabu (17/04/2023).
Berdasarkan pandangan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Batanghari, dalam Rangka memaksimalkan pelayanan kesehatan diharapkan kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan standar pelayanan minimal kesehatan khususnya pada puskesmas.
“Peraturan Presiden no.42 tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan gizi untuk dapat dioptimalkan sebagaimana tertuang dalam peraturan Bupati nomor 7 tahun 2021 tentang percepatan pencegahan Stunting terintegrasi di Kabupaten Batanghari,” ucap Sirojudin.
Politisi Golkar dari Dapil IV Kabupaten Batanghari itu juga meminta pemerintah daerah, melalui Direktur RSUD Hamba Muara Bulian untuk melakukan percepatan mengoperasionalkan pelayanan Hemodialisa.
“Cuci darah dan CT Scan yang didukung dengan kelengkapan perizinan sdm yang mumpuni peralatan alat kesehatan yang memadai serta sarana dan prasarana termasuk mobil operasional para dokter untuk memaksimalkan pelayanan HD,” sebutnya.
Sirojudin juga menyebutkan, RSUD Hamba perlu memperhatikan dan memaksimalkan fasilitas musholla. Selain itu pihak RSUD menurut DPRD Batanghari perlu berkoordinasi dengan PLN untuk memenuhi kebutuhan Listrik.
“RSUD Hamba perlu memperhatikan dan memaksimalkan fasilitas musholla untuk memberikan kenyamanan bagi keluarga pengunjung yang melaksanakan ibadah di musholla tersebut. Pemerintah daerah melalui pihak RSUD Hamba perlu berkoordinasi dengan pihak PLN untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada RSUD Hamba tersebut,” pungkasnya.
Adapun pelaksanaan Rapat Paripurna tersebut berdasarkan daripada hasil dari kerja komisi-komisi terhadap pembahasan LKPJ Bupati Batanghari TA 2023.
“Sehubungan dengan hal tersebut rapat Paripurna ini adalah penyampaian rekomendasi dari DPRD kepada Bupati Batanghari dalam hal ini pemerintah daerah atas LKPJ Bupati Batanghari tahun anggaran 2023,” kata Ketua DPRD Batanghari, Anita Yasmin. (*)
