Jambioke.com, Kerinci,-Dugaan pungutan liar (pungli) di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kerinci, mencuat. Pencairan termin proyek dipatok dengan nilai nominal tertentu oleh oknum dinas berinisial “Ed”.
Untuk urusan administrasi di DPPKAD Kerinci. Sebelum masuk ke ruang petugas pembuatan SP2D harus disiapkan amplop terlebih dahulu.
“Kalau tidak ada amplopnya, urusan sengaja diperlambat bahkan tidak diproses,” kata seorang sumber yang minta namanya dirahasiakan.
Hal ini diakui sejumlah rekanan pelaksana proyek, ketika mencairkan biaya pekerjaannya. Mereka harus memberi uang “pelicin”. Nilainya kalau untuk proyek PL nilai 200 juta Harus disetor 500 ribu/paket bahkan sampai 10%.
Sejumlah aktivis Aliansi Sakti mengendus praktik pungli ini. Mereka pun akan melaporkannya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh.
Sementara itu oknum Dinas DPPKAD berinisial “Ed” ketika diminta
konfirmasinya justru memblokir nomor media ini via WhatsApps.(Die)
