Jambioke.com- Aksi anarkis yang dilakukan ratusan sopir truk batu bara yang merusak kantor Gubernur Jambi dalam aksi demonstrasi, Senin siang (22/1/2024) berbuntut ke proses hukum. Pemprov Jambi resmi melaporkan kasi pengrusakan kantor gubernur Jambi tersebut ke Polda Jambi.
Kejadian dan langkah pemprov itupun pun menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Informasi terbaru yang diperoleh, aksi para sopir itu spontanitas karena yang memicu keributan menyebutkan, para sopir itu terpancing kemarahannya karena ada yang memecahkan kaca pintu truk yang diparkir di area lokasi demo.
‘’ Informasinya awal mula para sopir itu marah karena ada yang memecah kaca salah satu truk. Itulah yang menyebabkan suasana mulai memanas,’’ katanya.
Oleh sebab itu, sumber ini mendesak polisi mengusut pihak pihak yang memprovokasi massa sehingga bertindak anarkis. ‘’ Yang demo itukan kebanyakan juga ibuk ibuk, istri para sopir. Kalau tidak ada yang memprovokasi tidak mungkin massa bisa bertindak anarkis,”katanya.
Sumber ini mencontohkan, aksi serupa di rumah dinas Gubernur Jambi sepekan yang lalu. Massa tidak ada yang berbuat anarkis dan bisa tertib. Kemudian, demo sopir beberapa tahun lalu juga berlangsung tertib.
‘’ Jadi kalau tidak diprovokasi, tidak mungkin para sopir ini berbuat anarkis. Mereka inikan menuntut urusan perut. Manalah mau anarkis kalau tidak ada yang memprovokasi,’’ kata sumber yang dekat di kalangan sopir batu bara ini.
Seperti diberitakan, demontrasi yang dilakukan ratusan sopir truk batu bara beserta istri di Kantor Gubernur Jambi, Senin (22/1/2024) berakhir ricuh. Massa yang emosi spontan melempari kaca kantor gubernur hingga pecah berantakan. Beberapa mobil plat merah yang terparkir di depan kantor gubernur juga jadi korban.
Aksi anarkis para sopir ini meletus setelah runding tak putus. Pertemuan terbatas Gubernur Jambi Al Haris, forkopimda, dan perwakilan sopir batu bara tidak menghasil keputusan yang memuaskan pihak sopir.
Aksi demo ini dilakukan ratusan sopir truk batu bara untuk menuntut Gubernur Al Haris mencabut instruksi gubernur (Ingub) larangan angkutan batu bara lewat jalan nasional.(*)
